TEGAL - Rendahnya capaian target vaksinasi di Kabupaten Tegal yang menempatkan daerah tersebut pada posisi terbawah di Jawa Tengah, disebabkan pasokan vaksin baik dari Pemerintah Pusat maupun provinsi Jawa Tengah, belum proporsional. Hal itu jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang 1, 59 juta jiwa dengan sasaran penerima vaksin sebesar 1, 2 juta orang. Maka capaian yang sekarang baru didapat masih pada kisaran 9, 76%.
Bupati Tegal, Dra. Hj. Umi Azizah menyampaikan itu di rumah dinasnya usai meninjau pelaksanaan vaksinasi Desa Kabunan, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, (Selasa siang, 3/8/2021).
Umi Azizah merasa bersyukur karena permintaannya yang pernah disampaikan pada gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat komunikasi melalui video conference, Senin 26 Juli 2021 yang lalu mendapatkan tanggapan positif.
"Alkhamdulillah permintaan yang saya sampaikan ke pak gubernur mulai direspon setelah kita sampaikan fakta jika kebijakan pembagian vaksinnya belum proposional karena tidak memperhatikan jumlah penduduk seperti kabupaten Tegal yang terbanyak ke-5 di Jawa Tengah, " Ungkapnya.
Menurutnya, di awal Agustus 2021 ini kabupaten Tegal akan mendapat alokasi 23.448 dosis vaksin dengan rincian 16.320 dosis untuk suntikan pertama, dan 7.128 dosis untuk suntikan kedua.
Disampaikan Umi bahwa pemerintah kabupaten Tegal sudah mencukupi dalam menyiapkan tenaga Vaksinator yang berjumlah 1.699 orang yang terdiri dari 1.662 orang tenaga kesehatan (nakes) Pemkab Tegal, 30 orang dari nakes TNI, dan 7 orang nakes Kepolisian. Jumlah tenaga Vaksinator tersebut, mampu melakukan vaksinasi hingga 10 ribu orang per hari. Namun demikian pihaknya hanya menyampaikan kebutuhan.
"Sementara yang berwenang membagi adalah pemerintah provinsi dan Kementerian Kesehatan, " Tuturnya.
Umi juga berharap penambahan vaksin untuk Kabupaten Tegal tersebut, bisa segera direalisasikan agar ketimpangan alokasi antar kabupaten kota di Jawa Tengah dapat dikendalikan dimana pemerintah provinsi bisa lebih objektif melihat permasalahan di daerah dengan mengoptimalkan jalur komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah.
“Saya tidak sedang berprasangka buruk, namun ketimpangan pembagian yang mengakibatkan kelangkaan vaksin di satu daerah dan melimpahnya vaksin di daerah lain dapat menciptakan kerawanan sosial dan memunculkan konflik kepentingan, termasuk fenomena politik, ” Pungkasnya. (***/Anis Yahya)